Pertemuan Tingkat Tinggi Asia–Afrika (dipersingkat KTT Asia Afrika atau KAA; terkadang pun dimaksud Pertemuan Bandung) ialah satu pertemuan pada beberapa negara Asia serta Afrika, yang umumnya barusan mendapatkan kemerdekaan. KAA diadakan oleh Indonesia, Myanmar (dulu Burma), Sri Lanka (dulu Ceylon), India serta Pakistan serta dikoordinir oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. 

Pertemuan ini berjalan pada 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan arah mempromokan kerja sama ekonomi serta kebudayaan Asia-Afrika serta menantang kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis yang lain hasil konferensi asia afrika

Sekitar 29 negara yang mewakili lebih dari 1/2 keseluruhan masyarakat dunia saat itu mengirim wakilnya. Pertemuan ini mencerminkan apakah yang mereka pandang menjadi ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengonsultasikan dengan mereka mengenai keputusan-keputusan yang merubah Asia pada saat Perang Dingin; kecemasan mereka tentang ketegangan pada Republik Rakyat Tiongkok serta Amerika Serikat. 

Kemauan mereka untuk membentangkan dasar buat jalinan yang damai pada Tiongkok dengan mereka serta pihak Barat; penentangan mereka pada kolonialisme, terutamanya dampak Prancis di Afrika Utara serta kekuasaan kolonial Prancis di Aljazair; serta kemauan Indonesia untuk mempromokan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda tentang Irian Barat. 

Sepuluh point hasil pertemuan ini lalu tertuang dalam apakah yang dimaksud Dasasila Bandung, yang berisi mengenai "pengakuan tentang suport buat kerukunan serta kerja sama dunia". Dasasila Bandung ini masukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB serta prinsip-prinsip Nehru.[3] Pertemuan ini pada akhirnya membawa pada terbentuknya Pergerakan Non-Blok pada 1961. 

Latar Belakang Konferensi Asia Afrika

Pertemuan Asia–Afrika didahului oleh Persidangan Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor adalah pendahuluan buat Persidangan Kolombo serta Pertemuan Asia–Afrika. Persidangan Bogor ke-2 diselenggarakan pada 28–29 Desember 1954.[4] 

Pertemuan Asia–Afrika mencerminkan apakah yang oleh beberapa penyelenggara dipandang seperti keengganan kemampuan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka tentang ketetapan yang memengaruhi Asia dalam penyusunan ketegangan Perang Dingin; keprihatinan mereka atas ketegangan pada Republik Rakyat Tiongkok serta Amerika Serikat; kemauan mereka untuk menempatkan dasar yang lebih kuat buat jalinan perdamaian Tiongkok dengan diri mereka sendiri serta Barat; penentangan mereka pada kolonialisme, terutamanya dampak Prancis di Afrika Utara serta pemerintahan kolonialnya di Aljazair; serta kemauan Indonesia untuk mempromokan kasusnya dalam perselisihan dengan Belanda di Nugini Barat (Irian Barat). 

Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, memvisualisasikan dianya menjadi pemimpin grup negara ini, yang lalu dia deskripsikan menjadi "NEFOS" (Newly Emerging Forces, Kemampuan Dunia Baru). Pada 4 Desember 1954, Perserikatan Bangsa-Bangsa menginformasikan jika Indonesia sudah sukses memperoleh permasalahan Irian Barat yang diletakkan dalam agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1955.[6] Gagasan untuk pertemuan Asia–Afrika diumumkan pada bulan yang sama. 

Perbincangan besar berpusat pada pertanyaan apa kebijaksanaan Soviet di Eropa Timur serta Asia Tengah mesti dikritik dengan kolonialisme Barat. Satu memo diantar oleh 'Bangsa Muslim dibawah Imperialisme Soviet', menuduh pemerintah Soviet lakukan pembantaian serta deportasi massal di lokasi Muslim, tapi hal itu belum pernah diperdebatkan. Satu konsensus diraih dimana "kolonialisme dalam semua manifestasinya" dikutuk, dengan implisit mengkritik Uni Soviet, dan Barat. 

Tiongkok mainkan peranan terpenting dalam pertemuan ini serta menguatkan hubungan dengan beberapa negara Asia yang lain. Sesudah selamat dari usaha pembunuhan dalam perjalanan ke arah pertemuan, perdana menteri Tiongkok, Zhou Enlai, tunjukkan sikap yang moderat serta damai yang condong untuk menentramkan kecemasan beberapa delegasi anti-komunis tentang kemauan Tiongkok. 

Lalu dalam pertemuan itu, Zhou Enlai di tandatangani artikel itu dalam deklarasi penutup yang mengatakan jika Tionghoa perantauan mempunyai kesetiaan penting pada negara asal mereka, bukan ke Tiongkok – permasalahan yang begitu peka untuk tuan-rumah Indonesia serta untuk beberapa negara peserta yang lain. Zhou pun di tandatangani kesepakatan kewarganegaraan ganda dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario hasil KMB.